Perlu Data Kemiskinan Aktual Guna Penentuan Besaran Anggaran bagi LPG Subsidi

14-04-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari. Foto: Andri

 

Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menilai perlu adanya penyesuaian data kemiskinan yang aktual dan terverifikasi, guna penentuan besaran anggaran yang tepat bagi LPG subsidi. Sebab, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, saat ini telah terjadi pergeseran ekonomi, khususnya bagi masyarakat menengah sebelum pandemi, menjadi rentan miskin saat pandemi.

 

“Dampaknya membuat masyarakat beralih menggunakan LPG subsidi. Mereka tidak mampu mengonsumsi LPG non-subsidi lagi karena terjadi kenaikan harga. Ini perlu di perhatikan secara detail oleh pemerintah,” ujar Diah dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (14/4/2022).

 

Pergeseran tingkat ekonomi ini disebabkan karena, baik yang bekerja di sektor formal terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau sektor informal mengalami kerugian karena minimnya keuntungan usaha. “Karena itu saya juga mendorong pemerintah untuk mempercepat perkembangan pelaksanaan jaringan gas di seluruh wilayah Indonesia. Potensi Gas Alam Indonesia sangat besar, sehingga perlu ditopang oleh kebijakan yang progresif,” tutup legislator dapil Jawa Barat II tersebut.

 

Diketahui, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkap, besaran subsidi untuk tabung LPG 3 kg mencapai Rp33.750. Nicke menjelaskan, LPG yang dijual Pertamina 93 persen disubsidi. Ia menyebutkan, subsidi per kg untuk LPG itu sebesar Rp11.250 atau Rp33.750 per tabung dari harga yang diterima konsumen sebesar Rp20.000-an per tabung. (rdn/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...